Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkapkan strategi guna mengantisipasi kondisi semakin menipisnya kuota Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya Solar Subsidi, hingga akhir tahun 2023 ini.

Anggota BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan, saat ini pihaknya terus berupaya melakukan pengendalian penyaluran BBM Solar Subsidi. Salah satunya yaitu dengan menerapkan penggunaan QR Code untuk setiap transaksi Solar Subsidi.

“Ya kan semua sistem https://kas138beloved.com/ diperketat sekarang ini. Soalnya ada QR Code ya kan, masalah-masalah yang selama ini masih ada, jadi dengan sistem itu sekarang coba dikendalikan,” ujarnya saat ditemui di Kantor BPH Migas, Jakarta, Jumat (15/12/2023).

Dia menjelaskan, pengendalian yang dilakukan melalui QR Code ini membatasi masyarakat yang tidak berhak menerima Solar Subsidi, sehingga penyaluran BBM bersubsidi tersebut menjadi lebih tepat sasaran.

“Sehingga orang kalau udah ngisi di sini, nggak bisa lagi ngisi di sana. QR Code-nya bagaimana cara supaya tidak bisa ditiru-tiru mereka,” tambahnya.

Dengan begitu, dia mengatakan bawa pihaknya memastikan kuota Solar Subsidi akan aman hingga akhir tahun 2023.

“Jadi insya Allah ada seminggu terakhir, dua minggu terakhir ini, pasokan Solar aman,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, isu kuota Solar subsidi yang diprediksi akan membengkak ini telah dibahas dalam rapat tiga Menteri.

Kesimpulannya, lanjutnya, Pertamina, BPH Migas, dan pihak terkait tetap diminta berupaya mengendalikan kuota BBM ini agar tetap bisa terpenuhi.

“Adapun perkiraan angka-angkanya mengenai subsidi ini masih dalam kerangka yang ada dalam APBN, bahkan kalau kita sedikit bedakan teknikal kompensasinya lebih rendah, meski kompensasi lebih tinggi tapi secara keseluruhan masih sesuai kerangka Perpres 75 yang tadi disampaikan Bu Menkeu,” jelas Isa dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Jumat (15/12/2023).

Di sisi lain, lanjutnya, hingga 12 Desember 2023 masih ada sisa pagu belanja negara sekitar Rp 529 triliun. Sisa pagu ini menurutnya bisa dialokasikan untuk pembayaran subsidi dan kompensasi BBM.

“Dan di paruh kedua Desember ini ada belanja sekitar Rp 500 triliun lebih, memang sebagian besar untuk pembayaran-pembayaran subsidi dan kompensasi angka kira-kira mencapai lebih dari Rp 85 triliun untuk pembayarannya itu di paruh kedua Desember ini, itu menjadi bagian dari belanja besar yang terjadi akhir tahun,” paparnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji menyampaikan penyaluran solar subsidi pada tahun ini diperkirakan akan melebihi kuota yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, hal ini menjadi perhatian pemerintah.

“Solar paling mengkhawatirkan. Pertalite masih oke, LPG masih oke. Solar ini yang saya khawatirkan,” kata Tutuka ditemui di Gedung Kementerian ESDM, dikutip Kamis (14/12/2023).

Tutuka memastikan pemerintah akan tetap mengupayakan agar kebutuhan solar subsidi untuk masyarakat dapat terpenuhi. Meski demikian, ia tak merinci seberapa besar tambahan kuota yang dibutuhkan.

“Ya kita nggak pasti (kuota), kita evaluasi lagi kan. Gak papa, tapi kita evaluasi lagi,” tambahnya.